Situsi
krisis Imperialisme AS yang semakin akut dan kronik, dijawab dengan
menciptakan berbagai regulasi yang menindas dan menghisap sebagai upaya
mempercepat agar keluar dari krisis yang mengerogoti sistem masyarakat
yang busuk dan lapuk tersebut. Di negeri-negeri Imperialisme bahkan di
negeri setengah jajahan seperti Indonesia, berbagai paket kebijakan
dipaksakan untuk meyegarkan perekonomian Imperialisme AS dengan
melipatgandakan penghisapan atas sumber daya alam dan manusia.
Eksploitasi terhadap alam dan manusia meningkat yang merupakan
konskuensi dari krisis yang dialami imperialisme AS. Sebab jalan
utama bagi Imperialisme AS dalam memulihkan krisis adalah dengan
meningkat penghisapan dan penindasan terhadap rakyat dunia. Skema
neoliberalisme melalui liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan
subsidi, pengetatan anggaran belanja, menjadi andalan utama
imperialisme memulihkan krisis. Akan tetapi sebagaimana analisa kita,
bahwa sistem neoliberalisme yang diterapkan oleh Imperialisme AS
terhadap dunia khususnya Indonesia, adalah sistem yang gagal, yang tentu
memperdalam kesengsaraan bagi rakyat.
Masyarakat Indonesia setengah jajahan dan setengah feodal yang didominasi oleh imperialisme dan feodalisme, yang dipimpin oleh pemerintahan bersama (boneka) antara borjuasi komprador, tuan tanah besar dan kapitalisme birokrat yang saat ini masih dipimpin SBY, semakin menunjukkan ketertundukkannya pada tuannya Imperialisme AS. Di saat imperialisme AS jatuh pada jurang krisis global, negara setengah jajahan khususnya Indonesia menjadi sasaran utama bagi imperialisme AS untuk memulihkan krisisnya. Bahkan dalam 2013 seluruh pertemuan regional, internasional mulai dari MDG’s, APEC dan WTO diadakan di Indonesia, yang keseluruhannya bertujuan untuk semakin menstimulus penguasaan atas bahan dasar murah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran yang luas dan eksport kapital dalam bentuk investasi dan utang. SBY tentu “bangga” diunjuk sebagai kacung dalam menyukseskan misi jahat imperialisme AS tersebut. Indonesia sebagai negara yang strategis di Asia, dijadikan imperialisme AS sebagai bonekanya yang baik untuk melanggengkan kepentingan imperialisme AS dalam mempertahankan dominasi atas ekonomi, politik, budaya dan militer di Asia atau dunia. Dan kebijakan MP3EI pun lahir dari gagasan imperialisme AS sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis global 2008 sampai sekarang yang langsung menyerang tubuh Imperialisme AS.
Dalam
tulisan ini, kita akan membahas manifestasi ketertundukan Indonesia
atas penyelamatan krisis yang dialami tuannya imperialisme AS. Bentuk
neoliberalisme yang diajalankan imperialisme AS di Indonesia tentu akan
meningkatkan perampasan besar-besaran atas sumber daya alam Indonesia
melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia
(MP3EI).
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (bahasa Inggris: Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) dengan singkatan MP3EIadalah
sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia yang
digembar-gemborkan dapat mempercepat sebuah perluasan pembangunan
ekonomi dan disebut-sebut juga dapat mendorong pemerataan kemakmuran
bagi rakyat Indonesia.[1]
Percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan akan dikembangkan
berdasarkan demografi dan kekayaan sumber daya alam, dan dengan
keuntungan geografis masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya,
pemerintah membentuk sebuah Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (KP3EI) pada 20 Mei 2011 yang merupakan sebuah lembaga
yang melakukan koordinasi untuk pelaksanaan MP3EI. Lembaga ini dibentuk
berdasarkan Pasal 4 dari Perpres RI Nomor 32 Tahun 2011
tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI). Lembaga ini langsung diketuai oleh Rejim Boneka
Imperialisme AS, SBY.
Percepatan
dan perluasan pembangunan dilakukan melalui pengembangan delapan
program utama yang terdiri atas 22 kegiatan ekonomi utama. Strategi
pelaksanaan MP3EI adalah dengan mengintregasikan tiga elemen utama, [2]yaitu
(1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi (KE)
Indonesia, yaitu KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE
Bali–Nusa Tenggara, dan KE Papua–Kepulauan Maluku; (2) memperkuat
konektivitas nasional yang terintregasi secara lokal dan terhubung
secara global (locally integrated, globally connected); (3)
memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan iptek nasional untuk
mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Sesuai
dengan yang dicanangkan, ketiga strategi utama itu dilihat dari
perspektif penelitian perguruan tinggi sesuai dengan cabang keilmuan di
setiap perguruan tinggi tersebut, dan sumberdaya alam (SDA) yang berada
dalam setiap koridor terkait. Tentu dapat kita nilai bahwa tujuan dari
MP3EI senada dengan perintah tuannya yang mempunyai kepentingan untuk
menguasai seluas-luasnya sumber daya alam Indonesia dengan berbagai
megaproyek.
Kita ketahuai bersama bahwa Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas[3]
atas bahan dasar bagi imperialisme, antara lain kelapa sawit, kakao
(produsen terbesar kedua di dunia), timah, nikel, dan bauksit serta
komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, tembaga, karet, dan
perikanan. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar
seperti batu bara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar
untuk mendukung industri imperialisme AS dan sekutunya seperti tekstil,
perkapalan, peralatan transportasi, dan pangan.
Dengan
pembagian 6 koridor yang tersebar di wilayah Indonesia, tentu akan
memasifkan masuknya arus modal dari negeri imperialisme. Tentu
megaproyek yang dikembangkan dengan mengandalkan investasi imperialisme,
mulai dari pengembangan perkebunan, pertanian, pariwisata pertambangan,
infrastuktur. Adapun persebaran prioritas dari 6 koridor dapat dilihat
di bagan berikut[4];
Menurut kacung SBY Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah
akan mengembangkan proyek-proyek MP3EI sampai dengan tahun 2025. Pada
tahun 2013-2014 Pemerintah menargetkan beberapa proyek MP3EI yang bisa
segera dijalankan. Proyek-proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dana dengan total investasi sebesar Rp. 4.000 triliun[5]. Sementara itu Sejak di luncurkan pada 27 Mei 2011 hingga Desember 2012 sebanyak 184 proyek telah mulai dibangun (di-groundbreaking) dengan investasi Rp. 624 triliun[6]. Hal ini menunjukkan bahwa MP3EI,
akan semakin mengilusikan pembangunan di Indonesia yang nyatanya
ditopang oleh Investasi imperialisme sebagai sasaran empuk eksport
kapital mereka untuk meraup keuntungan baik dari penguasaan atas perkebunan, pertambangan, pariwisata ataupun pembangunan infrastuktur.
Rejim SBY bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengadakan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) di tahun 2013 silam, untuk menarik calon-calon investor, khususnya untuk sektor infrastruktur.[7] Rejim SBY lagi-lagi menunjukkan pelayanan yang prima bagi imperialisme.
Berbagai kerjasama pun sudah ditandatangi oleh Rejim SBY untuk megaproyek MP3EI. Total Investor asing pada 2013 saja sudah mencapai 302 perusahaan. Sekitar 16 di antaranya, merupakan investor yang berasal dari wilayah ASEAN, sedangkan sebagian besar didominasi oleh imperialisme AS beserta sekutunya. Pemerintah boneka dan Tuannya Imperialisme ASmenandatangani
nota kesepahaman kerjasama investasi untuk pembangunan infrastruktur
dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kerjasama investasi tersebutadalah mencakup 13 sektor dari 22 sektor MP3EI.
Bahkan imperialisme AS melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja
Indonesia yang bertujuan melahirkan tenaga kerja yang patuh dan efektif untuk mendatangkan keuntungan yang besar bagi mereka. Sementara imperialisme cina ada 53 perusahaan menguasai megaproyek MP3EI di berbagai sektor. Sedangkan investor kemudian datang dari dari Korea dan Jepang, yang sampai mencapai 81 kontraktor menguasai megaproyek MP3EI di Indonesia. [8] Kemudian tanpa malu-malu SBY mengundang
pelaku bisnis Australia yang terhimpun dalam Australia-Indonesia
Business Council (AIBC) untuk turut serta dalam mega proyek Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), terutama
dalam penguatan ketahanan ekonom.[9]Megaproyek
dari MP3EI tidak terlepas dari instrumen Imperialisme AS yakni, WTO,
IMF dan WORD BANK untuk terlibat menyuntikan dana investasinya[10].
Proyek MP3EI dijalankan ditengah-tengah perampasan tanah, upah dan kerja. Ada kaum tani, masyarakat adat, suku minoritas
yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah-wilayah proyek. Mereka
berdiam di atas tanah-tanah adat atau ulayat. Walhasil, Pemerintah harus
berhadapan dengan masyaraka adat ketika ingin mendapatkan tanah
tersebut. Dalam kasus MIFEE di Merauke, proses mendapatkan tanah adat melalui perampasan tanah yang dilakukan The Saudi Bin Laden Group melalui Rejim fasis SBY dengan tindakan
pengusiran, kekerasan dan tipu daya terhadap masyarakat adat. Dan
konflik agraria beriringan dengan penetapan MP3EI semenjak 2011 yang
berimplikasi atas meningkatnya perampasan tanah di Indonesia. Tahun
2013, konflik agraria dalam persebarannya berdasarkan sektor sepanjang tahun adalah sebagai berikut; [11]sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%), infrastruktur
105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31
konflik. Dengan melihat data konflik agraria tersebut, diharapkan
pemerintah selanjutnya dapat melakukan langkah cepatdan tepat untuk
menangani permasalahan ini.
Dengan
demikian semakin terang bagi kita apa yang menjadi Tujuan dan dampak
dari Megaproyek MP3EI terhadap rakyat Indonesia adalah;
1. MP3EI
sebagai Megaproyek yang meningkatkan penghisapan dan penindasan
terhadap rakyat Indonesia oleh Imperialisme, Borjuasi komprador dengan
penguasaan seluruh wilayah baik melalui pernguasaan atas perkebunan,
pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata dan pembangunan
Infrastuktur.
2. Megaproyek MP3EI dibangun atas dasar Investasi imperialisme sebagai wujud nyata dari “kepentingan imperiailisme” di Indonesia melalui eksport kapital di Indonesia. Namun MP3EI kita nilai kompleks mewakili kepentingan imperialisme di negara setengah jajahan, Indonesia yakni untuk bahan dasar murah melalui penguasaan perkebunan, pertanian, pertambangan dan pariwisata. Kemudian tempat pemasaran
melalui latar belakang dari MP3EI yakni untuk konektivitas pemasaran
atau sirkulasi percepatan persebaran barang-barang produksi Imperialisme
khususnya AS.
3. MP3EI
yang disebut-sebut sebagai upaya untuk mendistribusikan pembangunan di
seluruh wilayah Indonesia baik barat dan timur, adalah legitimasi dan
doktrin sampah dari pemerintah boneka SBY.
Sebab persebaran pembangunan MP3EI selain bertujuan mendatangkan
keuntungan bai imperialisme dan borjuasi komprador, bertujuan untuk
menciptakan efisiensi dan efektifitas bagi aktivitas sirkulasi modal.
Seperti pembangunan infrastuktur jalan tol, bandara, pelabuhan, semuanya
bertujuan untuk efisiensi dan efktifitas untuk menopang proses produksi
mereka dan pendistibusian barang. Kemudian
megaproyek atas pembangunan Infrastuktur di Indoesia, menjadi sangat
mengiurkan bagi Imperialisme untuk berinvestasi. Jadi, jelas bahwa
Infrastuktur yang mencegangkan, semua tidak bermanfaat sama sekali bagi
rakyat.
4. MP3EI akan memasifkan perampasan Upah, tanah dan Kerja.
Semakin meningkatnya monopoli dan perampasan atas tanah menjadi dampak
utama atas pembangunan megaproyek MP3EI, sehingga kaum tani, masyarakat
adat, suku minoritas akan semakin kehilangan akses atas tanah di
Indonesia. Sedangkan MP3EI yang disebut meningkatkan upah buruh, tentu
adalah propaganda busuk dari imperialisme melalui bonekanya SBY. Sebab
watak dari imperialisme adalah ekspolitasi terhadap buruh. Artinya MP3EI
adalah akan semakin mempertahan politik upah murah di Indonesia. Dan
MP3EI yang disebut sebagai usaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan
adalah sampah yang bersandarkan kebusukan. Lapangan kerja tentu akan
semakin sempit akibat perampasan tanah dan upah yang semakin masif.
Bahkan proyek-proyek MP3EI itu hanya kecil membuka lapangan kerja dari
lowongan menjadi buruh kebun musiman, buruh bangunan, dan lain-lain
5. MP3EI
semakin meningkatkan kekerasan dan tindakan fasis SBY terhadap kaum
tani, masyarakat adat, suku minoritas dan seluruh rakyat Indonesia. Cara-cara
kekerasan atau tindakan fasis baik secara terbuka dan tertutup, menjadi
cara bagi Rejim Boneka menjalankan Megaproyek MP3EI. Sebab MP3EI ini
sudah pasti mendapatkan tantangan keras dari rakyat akibat dari
perampasan tanah, upah dan kerja di Indonesia.
Oleh
karena iu, seluruh tingkatan Organisasi FMN harus mempropagandakan dan
mengkampanyekan pada mahasiswa, rakyat atas kebusukan dan kejahatan dari
MP3EI sebagai Megaproyek dari Imperialisme AS untuk menyelesaikan
krisis. Ayo, Ayoo Belajar, Berorganisasi dan Berjuang.
[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Masterplan_Percepatan_dan_Perluasan_Pembangunan_Ekonomi_Indonesia. Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 07.12 WIB
[2] http://www.lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Panduan-MP3EI-2013.pdf, Diakses pada tanggal 11/04/2013, Pukul 07.19 WIB
[5] http://setkab.go.id/mp3ei-8897-pemerintah-targetkan-investasi-mp3ei-capai-rp-4000-triliun.html, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 08.21 WIB
[6] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1553, Diunduh pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.20 WIB
[7] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1556, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.13 WIB
[8] http://kp3ei.go.id/in/main_ind/news_detail/48/73/1583, Dikses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.23 WIB
[9]http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2012/07/03/8096.html, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 09.28 WIB
[10] Salamudin Daeng. Manipulasi Kapitalisme Atas Krisis Infrastuktur. Artikel dalam Jurnal Free Trade Watch, IGJ, Jakarta, Edisi Oktober 2012, Hal.6
[11] http://writing-contest.bisnis.com/artikel/read/20140401/372/216046/ri1-untuk-reposisi-pertanian, Diakses pada tanggal 11/04/2014, Pukul 10.05 WIB